Penjelasan dan Cara Menghitung Pajak PPh 21

By: Admin Mediasi

Jl Sulawesi II Blok F3-4 MM2100 Cikarang Barat - Bekasi

Pajak Merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kaum pekerja karena di negara kita salah satu penyumbang terbesar dari pajak adalah kaum pakerja.pajak yang dibebankan kepada pekerja salah satunya yaitu pajak penghasilan atau lebih dikenal dengan sebutan PPh 21, dimana Pajak tersebut di potong langsung dari upah pekerja setiap bulannya .

Berikut akan admin jelaskan sedikit terkait dengan pajak PPh 21.

Apa itu Pajak Penghasilan (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Dasar Hukum

perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada:

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
dan Peraturan/UU lainnya yang memuat tentang Pajak Penghasilan.
Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/0246/022021 Tentang Batas Upah Tertinggi Jaminan Pensiun Tahun 2021

Komponen PPh 21

1. Komponen Penghasilan

GAJI POKOK
TUNJANGAN TETAP
LEMBUR
THR
BONUS
TUNJANGAN LAIN YANG DIBAYAR OLEH PERUSAHAAN (PAJAK,BPJS, DLL)

2. Komponen Pengurang Penghasilan

BIAYA JABATAN

Biaya adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran (biaya) selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 menetapkan, biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6 juta setahun. Dari staf biasa hingga direktur berhak mendapatkan pengurang penghasilan bruto

Iuran BPJS NAKER yang dibayar pekerja (JHT 2% DAN JP 1%).
PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang merupakan komponen penting cara perhitungan PPh 21 2021 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016, berikut ini tarif PTKP terbaru yang perlu Anda ketahui:
Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
Rp 4.500.000,- per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp 4.500.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tarif Progresif Pajak PPh 21

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut:
Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
Penghasilan Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
Penghasilan Rp250.000.000,- sampai Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif sebesar 25%.
Penghasilan di atas Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%.

Contoh Perhitungan

Akhmad adalah seorang karyawan yang bekerja pada PT. Gajag Gijig sejak awal tahun 2018 dengan status sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Penghasilan gaji pokok Akhmad adalah sebesar Rp9.847.000 per bulannya dan perusahaan masih memberikan tunjangan tambahan dengan rincian sebagai berikut:
Tunjangan golongan = Rp360.000
Tunjangan perumahan = Rp145.000
Tunjangan transportasi = Rp355.000
Tunjangan istri = Rp70.000
Tunjangan anak = @Rp30.000
Tunjangan BPJS naker = Rp170.612
Tunjangan kehadiran = Rp384.000
Tunjangan Pendidikan anak = Rp44.000
Tidak hanya itu saja, Beliau juga mendapatkan penghasilan tambahan lembur sebesar Rp10.678.555 serta mengikuti dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan oleh pekerja dengan rincian:
Jaminan Hari Tua sebesar 2%
Jaminan Pensiun 1%

Simulasi Penhitungan

Wajib Tahu

Ilustrasi di atas berlaku bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, akan dikalikan 120%, sehingga PPh Pasal 21 Bulan tersebut menjadi Rp 1.949.427 x 120% = Rp 2.339.312.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:
Kelompok I : premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan.
Kelompok II : premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan.
Kelompok III : premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan.
Kelompok IV : premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan.
Kelompok V : premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan.
Jaminan Kematian (JK) diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.
Jaminan Hari Tua (JHT)Program ini ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7%, sedangkan yang ditanggung pekerja adalah 2%. Premi JHT yang diberikan pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT. Sedangkan premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto.
Jaminan Pensiun (JP)Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun (JP) berlaku sejak Juli 2015. Iuran program JP adalah 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
Iuran BPJS kesehatan tidak dimasukan menjadi komponen pengurang penghasilan sesuai yang tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.